Selasa, 20 Mei 2008

Politik Minyak, BBM Naik


Harga minyak dunia beranjak naik. Terakhir berkisar di harga US$ 126 per barrel. Pemerintah pun kebakaran jenggot. Terombang-ambing antara memaksakan subsidi atau menaikkan harga BBM. Tak kurang pula pertarungan politis yang melingkupi naik turunnya harga BBM tersebut. Sementara rakyat kecil menanti keputusan yang paling bijak. Bila perlu tanpa opsi menaikkan harga BBM.

Pada level US$ 100 per barrel

DPR dan pemerintah sudah punya keputusan sejak harga minyak berada di level US$ 100 per barrel. Kedua elemen negara ini menyepakati mengubah pos subsidi BBM menjadi Rp. 153 trilyun. Dengan terpaksa, pemerintah akan mengeluarkan uang tunai sebesar itu untuk menutup kerugian pertamina.

Dari manakah angka itu diperoleh? Harga minyak mentah US$ 100 per barrel. Karena 1 barrel = 159 liter, maka harga minyak mentah per liter US$ 100 : 159 = US$ 0,63. Kalau diambil US$ 1 = Rp. 10.000, harga minyak mentah menjadi Rp. 6.300 per liter. Untuk memproses minyak mentah sampai menjadi bensin premium, anggap saja dibutuhkan biaya sebesar US$ 10 per barrel atau Rp. 630 per liter. Kalau ini ditambahkan, harga pokok bensin premium per liternya sama dengan Rp. 6.300 + Rp. 630 = Rp. 6.930. Dijualnya dengan harga Rp. 4.500. Maka rugi Rp. 2.430 per liternya. Jadi perlu subsidi.

Perhitungan ini benar. Namun perlulah diteliti lebih jauh asumsi yang digunakan. Pemerintah tidak cukup efisien dengan menyertakan minyak mentah yang ada di bawah perut bumi Indonesia. Artinya, minyak mentah milik Indonesia itu harus dibeli pula. Termasuk hak pemerintah pada kilang-kilang minyak yang dikelola perusahaan minyak asing.

Kalau benar perlu tunai Rp. 153 trilyun plus tanpa dikurangi hak minyak pemerintah, berarti ada sejumlah uang yang lebih dari perhitungan itu. Kelebihan dana tunai ini patut dipertanyakan peruntukkannya. Dengan asumsi US$ 100 per barrel, ada sekitar Rp. 35 trilyun kelebihan dari dana yang dikucurkan tersebut.

Perhitungannya, produksi : 1 juta barrel per hari. 70 % dari produksi menjadi BBM hak bangsa Indonesia. Konsumsi 60 juta kiloliter per tahun Biaya lifting, pengilangan dan pengangkutan US $ 10 per barrel 1 US $ = Rp. 10.000. Harga Minyak Mentah di pasar internasional Rp. US $ 100 per barrel. 1 barrel = 159 liter. Dasar perhitungan : Bensin Premium dengan harga jual Rp. 4.500 per liter Jika demikian, produksi dalam liter per tahun : 70 % x (1,000.000 x 159 ) x 365 = 40,624,500,000. Konsumsi dalam liter per tahun 60,000,000,000 Kekurangan yang harus diimpor dalam liter per tahun 19,375,500,000. Rupiah yang harus dikeluarkan untuk impor ini (19,375,500,000 : 159) x 100 x 10.000=121,900,000,000,000. Kelebihan uang dalam rupiah dari produksi dalam negeri 40,624,500,000 x Rp. 3.870= 157,216,815,000,000. Walaupun harus impor dengan harga US$ 100 per barrel Pemerintah masih kelebihan uang tunai sebesar Rp. 35,316,815,000,000 Perhitungan kelebihan penerimaan uang untuk setiap liter bensin premium yang dijual. Harga Bensin Premium per liter (dalam rupiah) 4,500. Biaya lifting, pengilangan dan transportasi US $ 10 per barrel atau per liter : (10 x 10.000) : 159 = Rp. 630 (dibulatkan) 630. Kelebihan uang per liter 3,870. Ke mana kelebihan tersebut diperuntukkan?

BBM berarti (hanya) minyak

Politisasi minyak dimulai dengan istilah BBM. Dalam definisinya yang ketat antara kelangkaan, kenaikan harga di pasaran internasional, dan prediksi APBN, BBM sengaja tidak pernah dilepaskan dari “minyak”. “Bahan bakar” sendiri, yang menjadi kepentingan sejuta umat sepertinya diabaikan. Sengaja direduksi. Dengan “minyak” sebagai porsi terbesarnya.

Karena itu pulalah, minyak menjadi trend luar biasa selama ia masih bisa disedot dari perut bumi. Menciptakan ketergantungan. Mengelitiskan segelintir orang dengan kepentingan, kekuasaan, modal pada minyak. Melupakan potensi alam yang lain. Melupakan nilai-nilai yang lebih humanis dan selaras alam. Melupakan kaum terpinggir dan terpencil yang berharap tidak terjadi kenaikan harga BBM.

Pernah ada penemuan bahan bakar air. Lain waktu, kita didorong untuk menanam jarak. Di daerah-daerah terpencil, dengan potensi alam yang luar biasa, orang tergerak untuk menemukan sumber-sumber pasokan energi alternatif. Seperti, pembangkit tenaga air, tenaga uap, atau tenaga angin. Alternatif pasokan energi alam ini menjanjikan. Membangkitkan harapan. Dengan sejumlah nilai yang lebih humanis, selaras alam, seperti hemat energi, ramah lingkungan, dan bebas polusi. Namun ini hanya sebuah eforia awal. Kalah dengan kebijakan publik nasional yang selalu meleletkan lidah pada minyak.

Dari sini pulalah mesti mulai mengerti, bahwa ruang hidup yang diciptakan dari BBM ternyata mengambil bagian terpenting dari kehidupan manusia. Yaitu, energi kehidupan. Spirit kehidupan. Yang seharusnya dimiliki seimbang, seadil-adilnya, dan sederajat untuk semua orang. Dari sini pulalah, sebuah kesalahan pembacaan terhadap ruang hidup itu tercipta. Mulai dari istilah BBM. Sampai Benar-Benar Mabok!

Harga BBM Naik

Pilihan pemerintah kemudian merucut pada kenaikan harga BBM. Dari perhitungan di atas, juga reduksi istilah, mau tidak mau kenaikan harga BBM bukanlah telanjang sifatnya. Artinya, benar-benar didasarkan atas perhitungan kepentingan bersama. Lepas dari pengaruh invisible hand, yang menekan pemerintah untuk segera mengambil keputusan tersebut.

Dimulai dengan kontrak karya dengan pembagian keuntungan (split profit) yang kecil untuk pemerintah. Kemudian dari keuntungan yang kecil itu, pemerintah mesti harus melunaskan utang operasional (cost recovery). Maka, yang tersisa dari keuntungan BBM itu terbilang “sangat kecil”. Keuntungan lebih besar pada perusahaan-perusahaan minyak dan pelaku/pemain minyak Indonesia.

Konsumsi minyak yang melebihi produksi menyebabkan Indonesia sangat bergantung pada import negara-negara produsen minyak. Mau tidak mau, negara pun bergantung pada distributor minyak.

Pemerintah cq Pertamina sesungguhnya bukan murni plat merah. Banyak plat hitam yang mempengaruhi kebijakan perminyakan di Indonesia. Dimulai dari klik yang berada di seputar kepala negara dan wakilnya. Orang-orang kunci di bidang ekonomi. Aparat ideologis negara. Aparat represif negara. Orang-orang kunci di bidang politik. Inilah yang disebut kelas komparador domestik menurut Biersteker (1981). Muaranya adalah kebijakan publik. Termasuk minyak dan kenaikan harga BBM.

Sementara kepentingan rakyat adalah bagian paling akhir dari hitung menghitung sampai pada tingkat aman untuk kelas di atas. Praktisnya, apa pun pertimbangan yang masuk akal, pilihan politislah yang menjadi penentunya. Harga BBM tentu saja naik!(*)

Artikel ini pernah dimuat di Harian Flores Pos, 21 Mei 2008

Selasa, 06 Mei 2008

Sejarah Yang Membentang Nagekeo dan Sikka


Tidaklah mengejutkan menghubungkan Nagekeo dan Sikka. Sesungguhnya, sejarah telah menghubungkan dua kabupaten ini. Bukan cuma wilayahnya yang bertautan di seberang Pantura. Yang strategis untuk muncul sebagai dua kekuatan besar di daratan Flores. Tetapi juga soal karakter pemimpinnya. Pada sudut sanubari rakyatnya. Jelang Pilkada Nagekeo.

Sejarah para tokoh

Tahun 1960-an, Flores memperoleh ancaman serius dari Seso Badjo Bima yang berkedudukan di Manggarai. Ancaman ini tidak sekedar mengganggu kenyamanan, tetapi juga membuat sebagian orang gusar. Keras kepala. Memberontak. Kecuali Manggarai, daerah Flores lainnya, terlebih Ngada (Nagekeo), Ende, dan Sikka, membarikade dirinya untuk membentengi ekspansi Bima.
Tersebutlah nama Kota Djogo, terletak di dekat Toto Lambo sebelah barat teluk Tjinde, Kinde atau Sinde, di Teluk Kaburea. Kota Djogo menjadi begitu mencuat karena perannya sebagai benteng pertahanan terhadap serbuan ekspansi Bima. Di sini pulalah, pemimpin-pemimpin Nagekeo dan Sikka bahu membahu melakukan perlawanan gigih terhadap Seso Badjo Bima.
Hubungan yang erat itu pula ditunjukkan dengan “jalur bebas” orang Sikka dan orang Nagekeo. Bahwa antara Sikka dan Nagekeo, tidak ada perbatasan yang memisahkan. Keduanya seperti saudara sekandung, yang membiarkan bebas wilayah-wilayahnya itu terikat hubungan pulang pergi, kawin mawin, dan cenderamata pemberian nama.
Tentang nama Maumere, sekalipun masih dalam perdebatan begitu lekat dengan nama wilayah-wilayah di Nagekeo. Maukeli, Maumbawa, Mauponggo, Maunori, yang semuanya menunjukkan sebuah daerah pantai sebagai wilayah stategisnya. Maumere atau “pantai besar” itu menjadi pelabuhan penting, sekurang-kurangnya sejak penjajahan Belanda. Menjadi salah satu pusat transportasi laut dan bongkar prajurit yang diandalkan di daratan Flores. Karena itu, Maumere adalah “pantai besar”.
Sebaliknya, sebuah puisi indah tentang Nagekeo pernah dibukukan dalam sejarah tulis orang Sikka. Gera le Keo//Nia gita Tonggo Keo//Tonggo Keo parak bura//Ganu ladjar wilanda//Bila anda berada di Keo//Terpandang matamu Tonggo Keo//Tonggo Keo wadas putih//seputih layar Belanda// Seolah-olah Nagekeo itu masuk di dalam wilayah Sikka. Sejauh mata memandang di ulu dan eko. Nampak terlihat Sikka dan Nagekeo. Karena itu, Sikka bebas menjejakkan kakinya di wilayah Nagekeo. Menjadi seperti orang Nagekeo. Melawan musuh bersama. Mempertahankan perbatasan. Demikian pun sebaliknya.
Sejarah memberikan karakter. Terlepas dari dominasi genetis. Ingatan akan masa lalu, pelisanan dan pencatatan membentuk sejarahnya sendiri. Sejarah tidak pernah mati. Ia tersimpan baik dalam memori kolektif. Pada alam bawah sadar. Untuk kemudian muncul kembali pada sebuah penemuan. Pada reinkarnasi. Dan di sinilah, sejarah itu membentuk siklus berulang. Dengan tempat, tanggal, waktu, dan orang yang berbeda.
Sejarah Nagekeo dan Sikka adalah sejarah perlawanan. Segi orisinalitasnya terletak pada jiwa pembaru. Sesaat waktu muncul dalam diri orang-orang yang kritis. Bersikap sebagai oposan sejati untuk kalangan birokrat pemerintah. Yang gerah dengan perlakuan tak berpihak pemerintah pada rakyatnya. Tetapi sekaligus mengisi penuh di setiap debar jantung ketidakberuntungan masyarakatnya.
Cinta terhadap tanah airnya tidak serta merta menjadikan liat mukanya selalu bergembira dengan situasi ketertindasan, ketertinggalan, kebodohan, bahkan penjajahan. Ia tidak menari-nari di atas penderitaan rakyat banyak. Selalu punya hati untuk maju. Berwatak keras. Pembawaan tegas. Tidak kompromi. Untuk kebaikan banyak orang.
Tetapi sejarah Nagekeo dan Sikka juga adalah persaudaraan. Identitas pada sebuah nama dan pujian pada syair memberikan warna lain pada karakter orangnya. Untuk orang Flores pada umumnya, nama dan syair tidak datang dengan sendirinya. Ia melekat pada tradisi, budaya, dan masyarakat. Tidak ada syair dan nama tanpa masyarakat. Di luar upacara besar. Pada situs rumah adat dan persetujuan nenek moyang. Pada persaudaraan dan keakraban semua kampung.
Jika demikian, nama menunjukkan hati. Sejauh mana masyarakat menyatakan kesetujuannya pada nama itu. Identitas tidak lantas menjadi hegemoni sebuah pribadi. Berat ringannya, baik buruknya selalu punya persentase di mata masyarakat. Pada memori kolektif. Pada ingatan akan sejarahnya. Terutama sejarah ketertindasan dan munculnya figur pemimpin yang dapat membebaskan. Menumbuhkan persaudaraan. Dengan porsi ketegasan yang tidak kompromi. Pemimpin yang lahir dari masyarakat. Bukan dari luar.
Sejarah, budaya, masyarakat, dan integritas pribadi. Inilah yang menjadi rahim sejarah para tokoh. Munculnya para pemimpin di Nagekeo dan Sikka.

Demokrasi ala Flores

Flores tidak bisa lepas dari budaya dan agama. Keduanya memiliki tradisi dan kontrol sosial. Perangkat nilai dan perilaku. Setiap peristiwa dalam laku hidup orang Flores senantiasa diterjemahkan ke dalam interaksi dua komunitas ini. Termasuk di dalamnya hakikat mengorganisasi sebuah masyarakat. Dengan pilihan pemimpin yang seimbang di kedua sisi.
Kelompok yang lahir dari dua komunitas ini pun terbagi atas dua. Pertama, yang mengusung budaya dan agama sebagai tradisi baku. Cenderung kaku, Mempertahankan kemapanan dengan merengkuh kuat kursi pemimpin adat dan agama.
Kelompok berikut adalah kaum intelektual. Yang lahir dan dibesarkan dalam situasi pertama, tetapi punya keinginan kuat untuk keluar dari jerat itu. Dalam lintasan yang sama itu, kelompok ini lebih kencang larinya. Lebih dulu mencapai garis finish. Memberikan kritik atas kelambanan, ketertinggalan, kemapanan ritme atas budaya dan agama. Untuk kalangan pertama, mereka nampak seperti benjolan-benjolan pada kulit ari. Nampak bobeng. Tetapi untuk masyarakat, mereka adalah angin segar. Cara pikir lain. Alternatif baru. Pintu perubahan baru.
Demokrasi ala Flores dan tema pencerahan sebenarnya tidak murni urusan politik. Kontrak sosial yang terjadi di lingkup orang Flores lebih kepada kontrak antarsuku, tradisi, budaya, dan agama. Politik hanya mengalihkan perangkat sistem memerintah dari budaya dan agama. Sementara dari, oleh, dan untuk rakyat itu lebih banyak dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang dimiliki oleh budaya dan agama. Akibatnya, demokrasi Flores melahirkan kasta, kelas, klik. Dengan perseteruan yang melebar pada sejumlah isu fundamentalisme, feodalisme, konservatisme, dan hierarkisme. Tatanan masyarakat dan massa mengambang (floating mass) ditarik pada hierarki ini. Menjadi pendukung dan pengusung pada orang yang dicalonkan.
Namun sejak Pilkada langsung, demokrasi Flores itu mulai bergeser. Berat teguh perpolitikan yang disemangati isu-isu konservatisme dan feodalisme berimbang pada dimensi pencerahan kolektif. Ditandai dengan kesadaran moral pemilih untuk bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Hal ini terutama dipicu oleh kelesuan dan keprihatinan. Bahwa politik sekarang hanya mewaraskan ketertinggalan kelas. Bahwa politik perlu dibangun dari seorang intelektual yang mengabdi. Bahwa politik harus mengusung kursi kesetaraan, kebebasan, persaudaraan untuk setiap kelas. Lebih adil, dengan meninggalkan asumsi-asumsi primodial.
Kesetaraan, kebebasan, persaudaraan, seperti keadaban revolusi Perancis. Inilah yang berhasil mengantar Sosimus Mitang dan Wera Damianus ke kursi panas Sikka. Sementara Nagekeo sedang mencari roh pemimpinnya di wilayah pencerahan ini.

Wilayah Pantura

Entah siapa saja yang terpilih nantinya, juga buat Sosimus Mitang dan Wera Damianus wilayah Pantura adalah sebuah tantangan. Pada bentang wilayah ini, yang terlihat cuma bukit-bukit yang tidak terurus, hamparan padang seolah tanpa pemilik, jalan yang rusak, pantai yang tak terusik, dengan bahaya abrasi yang semakin meluas, dan denyut hidup yang belum bergairah. Satu dua rumah, kampung dengan jarak yang jauh terlihat ramai. Selebihnya, Pantura seperti tidak ada kehidupan.
Kalau mau dibilang, Pantura adalah kenangan. Lebih dari itu, adalah keterlupaan dan ketertinggalan.
Bercermin pada sejarah, seharusnya dua Kabupaten ini punya tanggung jawab yang besar atas wilayah ini. Selain Ende. Karena di sini pulalah nama Flores, atau Nusa Nipa itu mendapat pengakuannya. Di sini pulalah, kebesaran nama-nama pemimpin dari kedua kabupaten ini lahir. Para pemimpin itu tahu betul letak unggul wilayah ini. Karena itu, mereka berkorban mati-matian untuk mempertahankan jengkal tanah ini.
Kalau Nagekeo dan Sikka bisa bersikap strategis, bahu membahu dua wilayah ini mutlak dibutuhkan. Kekuatan raksasa Pantura ini sudah seharusnya dimunculkan. Setelah Manggarai pecah menjadi tiga Kabupaten, berikut pergolakan di wilayah Larantuka, Adonara, Lembata, kedua wilayah ini seharusnya sudah mencium momentum yang lahir. Baik Nagekeo maupun Sikka, keduanya sama-sama potensial. Baik dari segi SDM, SDA, suhu perpolitikan, budaya, dan sejarah. Keduanya pantas bersanding untuk menyulap Pantura menjadi Kota Baru. Kota Pantura.(*)